berita politik

Soetrisno “Hidup Adalah Perbuatan” Bachir tiba-tiba membuat PKS terkesiap. Bagaimana tidak, Ketum PAN ini tiba-tiba menyatakan PKS cocok menjadi partai di Timur Tengah karena suka menghantam sana-sini.

Secara terbuka SB, begitu Soetrisno Bachir suka disapa, menyatakan pernyataannya terkait aksi PKS yang disebutnya gemar menuding, termasuk soal dirinya yang intensif beriklan di televisi.

Dari sisi komunikasi, SB terbilang cerdik. Ini terlihat dari penggunaan idiom “partai Timur Tengah”. Melalui penggunaan idiom ini, SB langsung membangun tautan kognitif untuk mendefinisikan positioning PKS di benak pemilih.

Soalnya, Idiom ini menjadi jangkar untuk mengingatkan kembali pemilih bahwa akar PKS adalah Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Sebaliknya, PAN berakar pada Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang lahir dan didirikan di Indonesia.

Secara politik, tindakan SB mendefinisikan PKS merupakan langkah strategis untuk memelihara basis suara PAN dari gerusan PKS. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi Anis Baswedan (2004), PKS antara lain mendulang banyak suara di wilayah-wilayah dimana PAN 1999 mendapat suara yang besar.

Aksi komunikasi SB ini sejatinya merupakan pembuka jalan bagi partai-partai Islam atau berbasis organisasi Islam seperti PKB, PPP,PBR ataupun PKNU. Soalnya, partai-partai berbasis pemilih nahdliyin ini pun punya potensi digerus oleh PKS. Dalam pengamatan berpolitik, para pemilih tradisional mereka di akar rumput lebih melihat PKS sebagai partai Islam saja dan mengabaikan akar sosial keagamaannya yang sebenarnya berbeda dengan praktik ibadah keseharian mereka.

Secara keseluruhan, partai-partai Islam ini gagal menegaskan ke-Islam-an-nya tatkala dihadapkan pada PKS. Ini, misalnya, dialami PPP. Meski partai berlogo Ka’bah ini adalah partai yang berada di garis depan dalam soal pembubaran Akhmadiyah, tapi sangat mungkin jika ditanya kepada pemilih maka posisi garda pelopor ini akan jatuh ke PKS.

Amunisi Untuk Menyerang SB
Mengingat potensi kerusakan yang mungkin terjadi, PKS tentu perlu membuat pembendungan sedari dini. Memang, secara terbuka Tifatul telah mengingatkan SB. “Namanya orang lagi puasa jangan dipancing-pancing. Makin kesal kan orang. Nanti keluar pernyataan yang tidak terkontrol. Okelah, saya tidak mau terpancing masalah itu,” kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS.

Tapi,tak ada jaminan PKS hanya berdiam diri saja. Dan, celaka bagi SB, peluang PKS untuk membalas tak kurang-kurang amunisinya. PKS bisa memulai dengan mengapungkan kembali soal Nia Paramita. Meski telah dibantah, tapi dengan cara tertentu, isu ini bakal membuat tagline kampanye “Hidup Adalah Perbuatan” bisa diplesetan kemana-mana.

Tak hanya itu. PKS juga bisa memanfaatkan kegelisahan internal di kalangan PAN terkait kegairahan SB menggaet para artis dan menempatkannya di nomor urut jadi dalam daftar caleg di berbagai daerah. Meski tak sampai 25% dari jumlah caleg, hinggar bingar artis ini bisa menjadi seperti isu caleg kristen yang pernah diderita PDIP. Ini bukan lagi soal fakta, tetapi menyangkut realistas seperti apa yang mau dikonstruksi ke benak pemilih.

Terakhir, PKS juga bisa menyerang balik SB terkait kedekatannya dengan Bakrie. Dalam hal ini, PKS bisa memanfaatkan sebuah pemberitaan di majalah Trust yang mengangkat liputan soal industri air bersih di Jakarta dengan judul “Hidup Adalah Dagang Air”. Tak mengherankan,misalnya, jika pada pekan-pekan berikutnya kita banyak menemukan fotocopy-an berita ini beredar dimana-mana.

Kalau PKS memanfaatkan itu semua, SB khususnya dan PAN umumnya memang bakal mendapat kesusahan yang sama seperti halnya PKS jika idiom “partai timur tengah’ itu kian digencarkan.

————————————————————————————–

Digempur dua isu panas, respon PDIP terbilang mengagetkan. Ada yang menduga, ini petanda moncong putih belum benar-benar tobat. Tapi, ada juga yang menyebut mereka tak siap bertarung dalam kompetisi yang kian ganas.

Respon yang paling “mengejutkan” terlihat jelas dalam menyikapi soal suap dalam pemilihan Deputi Gubernur BI. PDIP secara terbuka berkesan membela Miranda Gultom. Bahkan, tak sungkan-sungkan meminta maaf karena ada kadernya yang telah mencemarkan nama baik deputi senior BI ini. Sebaliknya, Agus Tjondro yang melempar isu justru dipersalahkan.

Tak kurang Megawati yang mempersoalkan ketaatan prosedur. Menurut bekas presiden kelima ini, Agus seharusnya membicarakan dahulu masalah dugaan suap itu ke internal partai. Anak buahnya lebih dahsyat lagi. Tjahjo Kumolo, misalnya, malah menuding Agus punya agenda menghancurkan partai. Tak hanya itu, PDIP pun tak ragu-ragu membenamkan Agus dengan menyatakan bahwa kadernya punya niat busuk karena hanya dicalonkan di nomor sepatu dan pencalonan istrinya dalam pilkda Batang, Jateng, dijegal elit di DPP PDIP>

Apa yang salah dari PDIP dalam soal ini?

Melawan Persepsi Publik
Yang terpokok, PDIP sama sekali mengabaikan kerangka rujukan berpikir publik. Dalam kasus suap “Miranda”, mayoritas awam telah mempunyai prasangka bahwa suap-menyuap sudah jamak dilakukan anggota parlemen. Secara khusus, untuk pemilihan Miranda, sas-sus adanya sumpalan duit sudah beredar luas, meski tak satupun yang mengkonfirmasikannya ketika itu. Ini semakin kuat karena dugaan suap-menyuap juga berpendar dalam pemilihan Gubernur BI yang baru lalu dimana Miranda juga menjadi calon kuatnya.

Tatkala benak publik telah dihinggapi prasangka, sikap PDIP yang membela Miranda dan mempersalahkan Agus sungguh tak “genah”. Terlepas dari benar-tidaknya suap itu, adalah lebih bijak jika PDIP memainkan jurus klasik: “biarlah proses hukum yang menanganinya”. Malah, dalam hal ini, PDIP bisa membalikan situasi kalau mendorong KPK untuk memeriksa kebenaran adanya suap tersebut.

Dengan cara ini, polemik yang berkepanjangan yang merugikan PDIP bisa dihindari dan, asyiknya, tekanan beralih pada KPK. KPK-lah yang bakal menjadi pokok bahasan publik.

Bersamaan dengan itu, PDIP juga bisa mengambil simpati dengan memberi jaminan bahwa pihaknya akan memastikan para kader-kadernya tidak akan mangkir jika dipanggil KPK. Dan, memastikan pencalonan Agus tak bakal dikutak-katik hingga ada kepastian hukum yang lebih jelas.

Tapi, rupanya, PDIP memilih bersikap lain. Pengambilan sikap berdasarkan pengakuan tak bersalah kader-kadernya sama sekali tak memadai di mata publik. Dengan reputasi para anggota DPR yang sudah begitu buruk, sungguh tidak pada tempatnya PDIP mendasarkan keputusan partai atas dasar pengakuan saja.

Sebaliknya, hal ini malah berpotensi melahirkan persepsi baru bahwa yang “mabuk” itu bukan hanya anggota-anggotanya saja, tetapi juga institusi partai secara keseluruhan. Mestinya, dengan wacana “mabuk” tersebut, PDIP bisa memanfaatkan kasus suap ini sebagai pertunjukan telah ‘tobat’-nya partai.

Bahwa kemudian pilihan komunikasi tersebut bakal mengorbankan sejumlah elit partai, memang tak bisa terhindari. Tapi, ini adalah harga yang harus dibayar untuk meraup kepercayaan publik yang lebih luas.

Dengan berpihak pada elit kader partai, PDIP memang memastikan kerusakan yang minimal karena tak ada gerakan pembusukan dari kader elit partai yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun, harga yang harus dibayar, PDIP semakin mengurangi kesempatan untuk meluaskan basis pemilihnya dari kantong-kantong suara tradisionalnya.

Membalas atau Harakiri?
Respon yang menyedihkan terjadi dalam urusan kontrak penjualan gas cair (LNG) dari lapangan Tangguh ke China. Megawati meresponnya dengan menyatakan bahwa Kalla dan SBY adalah pihak yang juga terlibat dalam urusan kontrak yang disebut-sebut merugikan ini. Anak buah Megawati menyatakan Kalla telah mempolitisasi kasus ini.

Apa yang salah dengan respon ini?
Yang paling pokok, Megawati telah mengeluarkan pernyataan yang tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya. Dalam hal pemerintahan, siapapun yang terlibat dalam prosesnya perumusannya, Presiden adalah penanggung jawabnya atas keputusan yang telah diambil. Bagaimanapun besar peran SBY dan Kalla, Megawati tak bisa mengalihkan sebagian tanggung jawab itu ke pada dua orang yang notabene adalah pembantu-pembantunya sendiri. Dengan melemparkan tudingan Kalla dan SBY turut bertanggung jawab justru mengesankan dirinya kurang punya sikap kepemimpinan.

Kalaulah Mega mau mempersoalkan keterkejutan Kalla, ada cara yang lebih elok melakukannya. Megawati, misalnya, bisa bilang, “Kalla itu kura-kura dalam perahu”. Untuk membuktikannya, Megawati bisa menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tengah melakukan renegoisasi kontrak sejak awal tahun ini. Soal data-data ini, semestinya kader-kadernya di parlemen bisa memberi pasokan informasi yang lebih dari cukup.

Bahkan, kalau tujuannya untuk menunjukkan bahwa SBY-Kalla sama saja dengan dirinya, yakni sama-sama merugikan negara, Megawati bisa menyoal hasil renegoisasi kontrak resmi pada tahun 2006 lalu.

Pada saat itu, Pemerintah SBY-Kalla hanya mematok batas tertinggi harga minyak mentah sebesar USD 38 dollar,selain menaikkan harga jual menjadi USD 3,4 per MMBTU. Dalam urusan ini, Megawati juga bisa mengejar sikap pemerintah yang tak mengambil kesempatan emas tatkala pemerintah Fujian mengaku tak mampu menyedot seluruh pasokan yang sedianya diperuntukan untuk mereka.

Yang paling kasat mata, Megawati bisa mempertanyakan penilaian SBY-Kalla soal “merugikan negara” dengan tetap memilih Purnomo Yusgiantoro sebagai Mentamben. Purnomo adalah mentamben ketika kontrak gas ditandatangani. Dengan tetap memilih Purnomo, bukankah implisitnya SBY-Kalla sebenarnya tak terlalu pedulian dengan kontrak tangguh. Soalnya, keberatan soal harga kontrak itu sudah dilansir sejak lama. Pengamat perminyakan Kurtubi, misalnya. sudah pernah mengungkapkannya sejak tahun 2004 silam.

Dan, Megawati dan para kadernya, juga tidak memanfaatkan perlawanan yang dilakukan Purnomo terhadap Kalla. Sebagaimana diberitakan, Purnomo membantah tudingan Kalla bahwa telah terjadi kerugian negara dalam hal penjualan gas Tangguh tersebut.

Megawati dan para anak buahnya seharusnya memainkan ini untuk mengacauakan persepsi publik dan menunjukkan bahwa ada yang bermain dalam soal gas Tangguh itu karena sebentar lagi ada pemilu. Ini bakal membuat sikap heroik Kalla akan tergerus dengan sendirinya. Jadi, tak ujug-ujug menyatakan Kalla telah melakukan politisasi.Yang dipentingkan adalah sedikit bukti untuk menunjukkan dimana Kalla telah mencoba mengail keuntungan dari meledaknya kembali soal kontrak Tangguh ini.

Dibokong Kader?
Yang mengejutkan, adalah pernyatan Tjahjo Kumolo. Menurut dia, sikap Kalla yang kurang bersahabat itu tidak akan mengganggu proses koalisi PDIP dengan Partai Golkar yang tengah dibangun. ”Kami maklum sikap Kalla ikut membela SBY lebih dalam konteks dirinya sebagai Wapres. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar,” ungkapnya.

Pernyataan ini bisa dibaca sebagai upaya “menunggangi” faksionalisasi di tubuh Golkar, dimana Kalla tengah digoyang. Namun, upaya ini pastinya tak bakal bersambut. Meski gontok-gontokan, tak ada kader Golkar mau sukarela turut menyalahkan Kalla. Sebab, manuver Kalla, bagaimanapun, telah turut mendongkrak citra Golkar sebagai partai yang “nasionalis”.

Pada saat yang bersamaan, dengan terus menggadang-gadang koalisi dengan Golkar, PDIP seperti tak memiliki empati dengan “perasaan” kadernya di akar rumput yang menyimpan amarah dengan Golkar. Padahal, semestinya, ini adalah energi yang bisa dibangkitkan untuk mengembalikan kejayaan si moncong putih.

Untuk urusan pemilu legislatif, PDIP sudah seharusnya “berdikari” dan merebut simbol “partai paling nasionalis” dari tangan-tangan partai lain, termasuk Golkar. Jadi argumentasi pembentukan koalisi kebangsaan terasa janggal. Sebab, bukankah terasa tidak masuk akal jika kemudian PDIP justru berbaik hati berbagi “reputasi” dengan Golkar yang notabene merupakan pesaing terdekatnya? Sebagai catatan, PDIP dan Golkar menurut riset yang dilakukan Aris Ananta dkk (2004), memiliki persinggungan pemilih yang cukup kental.

Pernyataan Tjahjo ini semakin terasa aneh karena tak kurang Megawati sendiri pernah membantah soal koalisi ini. “Belum ada lho, model koalisi itu. Dan tidak ada, lho, cara untuk berkoalisi itu. Kita ini kadang-kadang maunya ngomong apa saja, tetapi setelah itu bingung, termasuk bicara tentang koalisi,” ujar Megawati” beberapa waktu lalu.

Tak ayal pertanyaan pun mengambang. Yang paling positif adalah sekadar mempertanyakan sikap Tjahjo mengapa dirinya tetap memakai argumentasi koalisi lagi untuk memukul Kalla. Yang paling negatif, pernyataan Tjahjo bisa diartikan bahwa Megawati tengah dibokong anak buahnya sendiri.

Ikhwal tidak kompaknya kader dengan ketumnya sendiri ini bakal menjadi amunisi baru untuk membulan-bulani si moncong putih lagi

————————————————————————————–

Apa jadinya jikalau dalam pilpres 2009 tak ada lagi nama SBY dan Mega? Kemungkinan ini bukan tak ada. Tapi apa yang membuat mereka bisa tiba-tiba menarik diri?

Menurut sumber-sumber berpolitik, SBY tak akan mencalonkan diri lagi jika tingkat elektibilitasnya terus merosot dan pada saat yang bersamaan persyaratan capres cukup longgar sehingga memungkinkan hadirnya capres lebih dari tiga pasangan. “Kalau tak ada jaminan yang pasti untuk menang, SBY pasti urung (untuk maju),” kata seseorang yang pernah dekat dengan SBY.

SBY juga bakal urung maju jika perolehan suara PD anjlok luar biasa. Dalam situasi seperti itu, SBY terpaksa “merendahkan diri” untuk menjalin koalisi. Ini merupakan situasi yang muskil dilakukan SBY. Pada saat yang bersamaan, para pesaing SBY pasti berlomba-lomba untuk mencegah adanya parpol berkoalisi dengan PD. Dengan kata lain, mereka lebih menyukai SBY tereliminasi secara dini. Sebab, dengan begitu, pertarungan akan lebih terbka.

Tapi, Megawati pun bukan tak mungkin juga urung mencalonkan diri. Alasannya mirip dengan SBY. Menurut informan berpolitik, Megawati akan berpikir ulang jika elektibilitasnya tak jua ajeg di atas 30% pada akhir tahun ini. Soalnya, meski bisa mengatasi SBY, tingkat keterpilihan yang di bawah 30% merupakan sinyal dirinya sulit untuk menang. Dan, pastinya, Megawati tak mau dipermalukan untuk kedua kalinya.

Situasi tambah pelik bagi Megawati karena terjangan masalah terus menerpa PDIP, dari mulai aliran dana BI hingga penjualan gas tangguh. Dan, masih tersisa soal penjualan aset strategis lainnya yang bisa menggerus jualan utama PDIP sebagai “partai utama pengusung nasionalis”.

Akan terdengar sumbang jika PDIP melagukan soal kedaulatan, misalnya, jika pada saat bersamaan wacana penjualan aset-aset bangsa secara obralan digulirkan oleh para pesaing-pesaingnya. Dan, pastinya, hal itu akan menghambat elektibilitas Megawati dalam urusan pilpres.

Nah, jika keduanya urung mencalonkan diri. Konstelasi persaingan memang jadi terbuka. Pertanyaannya, jika keduanya urung maju, siapa yang menggantikan mereka?

Peluang Pengganti
Sejauh ini lebih mudah untuk menjawab (peluang) pengganti Megawati. Setidaknya PDIP punya tiga pilihan, yakni Puan Maharani, Pramono Anung atau bahkan Taufik Kiemas.

Satu-satunya persoalan:ketiganya lebih pas jika hanya menjadi orang nomor dua. Pengecualian terjadi apabila PDIP bersekutu dengan PKS. Taufik bisa menjadi orang nomor satu dengan wakil dari Hidayat Nur Wahid. Tapi, persekutuan antara kedua parpol ini menjauh seiring mengerasnya polemik yang berkembang di antara mereka.

Jika posisinya hanya nomor dua, pilihan pengganti Megawati cukup terbilang. Jika berkoalisi dengan Golkar ketiganya klop saja jika dipasangkan dengan Jusuf Kalla atau malah HB X. Ketiganya juga calon yang pas untuk mendampingi Wiranto. Ini dengan asumsi perolehan suara Hanura cukup signifikan.

Apabila PDIP cukup banyak memiliki pilihan, situasinya jadi pelik bagi PD. Ini disebabkan minimnya keberadaan tokoh subtitusi yang sepadan. Hampir mustahil SBY memajukan putranya, Edi Baskoro. Soalnya, masih “bau kencur” untuk perpolitikan. Figur terdekat yang bisa menggantikan dirinya hanyalah istrinya, Ani Yudhoyono.

Persoalannya, jika Ani yang dilambungkan, cukup susah untuk mencari pendampingnya yang klop. Tapi, bukannya tak ada. Ani Yudhoyono, misalnya, bisa saja diduetkan calon yang terduga. Misal saja dengan Meuthia Hatta atau malah Sri Mulyani. Hanya saja, PD dipastikan bakal kesulitan untuk mendapatkan partai yang bersedia diajak mengusung pasangan ini.

Karena itu, kalaupun dipaksakan, Ani Yudhoyono bisa juga dipasangkan dengan para bos partai kelas menengah. Yang paling dekat adalah dengan Surya Darma Ali (PPP) atau Muhaimin (PKB).

Sebagai pilihan lainnya, SBY bisa saja menyorongkan orang-orangnya yang tak ada di PD. Jika ini skenarionya, maka peluang terbesar berada di pundak M. Yasin, yang tak lain orang di belakang layar dari Partai Karya Perjuangan. Jika Yasin bisa mengkonsolidasikan partai-partai gurem, dirinya bisa punya beberapa pilihan pasangan, dari mulai HB X hingga Akbar Tandjung.

Namun, memang, peluang menangnya bagi Ani Yudhoyono maupun Yasin masih tanda tanya terbuka. Ditilik dari sisi ini, lebih terbuka kemungkinan Megawati untuk tidak mencalonkan diri ketimbang SBY. Bila tak maju, peluang penggantinya untuk menang masih sangat terbuka. Situasinya berbeda dengan yang dihadapi SBY.

Tapi, dalam perpolitikan di tanah air, segala kemungkinan masih mungkin terjadi

————————————————————————————–

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ditulis dalam Uncategorized. 1 Comment »
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.